Sahabat Edukasi yang berbahagia�
Berikut share khusus tentang petunjuk teknis pemberian bantuan biaya kuliah S-1/D-IV untuk meningkatkan kualifikasi akademik jenjang Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2015, selengkapnya sebagai berikut :
Salah satu tugas dan fungsi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat P2TK Dikdas adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui peningkatan kualifikasi akademik guru sesuai dengan tuntutan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
Peningkatan kualifikasi akademik guru ke jenjang S-1/D-IV yang sesuai dengan bidang tugas guru diharapkan akan membawa dampak pada peningkatan kualitas pendidikan secara keseluruhan.
Pada tahun 2015, penyaluran bantuan biaya peningkatan kualifikasi akademik ke S-1/D-IV bagi guru PNS dan bukan PNS untuk jenjang SD/SDLB, SMP/SMPLB, dan SLB dibayarkan melalui Direktorat P2TK Dikdas, yang dananya dialokasikan dalam DIPA tahun anggaran 2015.
Mulai tahun 2013, mekanisme yang digunakan untuk penyaluran bantuan biaya peningkatan kualifikasi akademik ke S-1/D-IV bagi guru PNS dan bukan PNS tidak dilakukan melalui secara manual tetapi dengan sistem digital (dapodik). Pemberkasan dengan cara sistem digital dilakukan secara online melalui dapodik yang harus diisi dan diperbarui (updated) secara terus menerus oleh guru di sekolah masing-masing.
Petunjuk Teknis ini disusun sebagai acuan bagi Direktorat P2TK Dikdas, Dinas pendidikan provinsi, Dinas pendidikan kabupaten/kota, dan para pemangku kepentingan dalam penyaluran bantuan biaya peningkatan kualifikasi akademik ke S-1/D-IV bagi guru PNS dan bukan PNS.
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 7 mengamanatkan bahwa guru sebagai tenaga yang profesional, wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikat yang sesuai dengan kewenangan mengajar. Pasal 9 menyatakan bahwa kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud diperoleh melalui pendidikan tinggi jenjang S-1/D-IV.
Hal tersebut lebih ditegaskan pada Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 29 yang menyatakan bahwa pendidik pada pendidikan anak usia dini (PAUD), SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SDLB/SMPLB/SMALB dan SMK/MAK masing-masing memiliki:
1. Kualifikasi akademik minimal S-1/D-IV;
2. Latar belakang pendidikan tinggi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diampu;
3. Sertifikat profesi pendidik sesuai dengan peruntukannya.
Guru yang belum memiliki kualifikasi akademik S-1/D-IV wajib ditingkatkan kualifikasi akademiknya supaya sesuai dengan yang diamanatkan undang-undang.
Pemberian bantuan biaya peningkatan kualifikasi akademik bagi guru SD/SDLB dan SMP/SMPLB bertujuan untuk memotivasi guru menyelesaikan studi sampai memperoleh ijasah S-1/D-IV, memfasilitasi upaya peningkatan kinerja guru dalam proses pembelajaran, mempercepat proses peningkatan kualitas pendidikan melalui peningkatan mutu guru, dan mengurangi beban biaya yang harus ditanggung guru untuk memperoleh kualifikasi akademik S-1/D-IV.
Berdasarkan Keputusan Rapat Kerja Komisi X DPR-RI dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tanggal 14 Desember 2012 menyepakati bahwa semua kegiatan dekonsentrasi ditarik ke pusat kecuali kegiatan yang sesuai dengan pembagian urusan pemerintahan bidang pendidikan di provinsi yaitu: perencanaan, koordinasi, sosialisasi, pengawasan, dan evaluasi dan monitoring.
Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah mengambil kebijakan mulai tahun 2013 bahwa anggaran bantuan biaya peningkatan kualifikasi akademik ke jenjang S-1/D-IV bagi guru SD/SDLB dan SMP/SMPLB dialokasikan pada dana APBN Direktorat P2TK Dikdas. Untuk itu diperlukan petunjuk teknis mengenai Pemberian Bantuan Biaya Peningkatan Kualifikasi Akademik Ke S-1/D-IV Jenjang Pendidikan Dasar.
B. Landasan Hukum
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Kementerian Negara dan Eselon I, sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2009 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru dan Guru yang Diangkat dalam Jabatan Pengawas Satuan Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pemberian Kuasa Kepada Direktur Jenderal yang Menangani Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Non-formal, dan Informal, Direktorat JenderalPendidikan Dasar, serta Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Untuk Menandatangani Keputusan Pemberian Tunjangan Profesi Guru, Tunjangan Khusus, dan Subsidi Tunjangan Fungsional;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 69 Tahun 2012 Tentang perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
C. Tujuan
Petunjuk Teknis ini disusun sebagai acuan bagi semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan pemberian bantuan biaya peningkatan kualifikasi akademik ke S-1/D-IV.
D. Ruang Lingkup
Ruang lingkup yang diatur dalam Petunjuk Teknis ini adalah kriteria guru penerima bantuan biaya peningkatan kualifikasi akademik ke S-1/D-IV, mekanisme penetapan penerima, pengelolaan program, mekanisme penyaluran bantuan biaya peningkatan kualifikasi akademik ke S-1/D-IV, pembatalan pemberian bantuan biaya peningkatan kualifikasi akademik ke S-1/D-IV, jadwal pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan pelaporan.
E. Sasaran
Petunjuk teknis ini disusun sebagai acuan bagi pihak yang berkepentingan yaitu:
1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,
2. Kementerian Keuangan,
3. Badan Pemeriksa Keuangan,
4. Badan Kepegawaian Daerah,
5. Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota,
6. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Bagian Keuangan, Badan Pengelola Keuangan Daerah pada Provinsi/Kabupaten/Kota,
7. Badan Pengawas Daerah/Inspektorat Daerah,
8. Satuan Pendidikan dan guru,
9. Instansi terkait lainnya.
BAB II
BANTUAN BIAYA PENINGKATAN KUALIFIKASI AKADEMIK KE S-1/D-IV
A. Pengertian Bantuan Biaya
Bantuan biaya peningkatan kualifikasi akademik ke S-1/D-IV adalah pemberian sejumlah dana dari Pemerintah kepada guru PNS dan bukan PNS yang berada di bawah binaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada semua jenjang pendidikan untuk memperoleh kualifikasi akademik Strata satu (S-1) atau Diploma empat (D-IV). Pemberian dana tersebut tidak dimaksudkan untuk membiayai seluruh keperluan studi.
Pemberian bantuan biaya peningkatan kualifikasi akademik bagi guru ini bertujuan:
1. Mendorong guru untuk mengikuti pendidikan lanjutan sampai memperoleh ijasah S-1/D-IV;
2. Meningkatkan pengetahuan, kemampuan, dan kinerja guru dalam proses pembelajaran;
3. Mempercepat proses peningkatan kualitas pendidikan melalui peningkatan mutu guru.
B. Sumber dan Alokasi Dana
Bantuan biaya peningkatan kualifikasi akademik ke S-1/D-IV bagi guru PNS dan bukan PNS untuk jenjang SD/SDLB dan SMP/SMPLB dibayarkan melalui Direktorat P2TK Dikdas sebesar Rp 3.500.000,-/tahun. Bantuan biaya peningkatan kulaifikasi akademik tidak dikenakan pajak.
C. Kriteria Penerima Bantuan biaya
1. Mempunyai Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK).
2. Guru PNS yang masih aktif mengajar pada SD/SDLB/SMP/SMPLB baik negeri maupun swasta yang dibuktikan dengan SK terakhir dan pembagian tugas mengajar dari Kepala Sekolah.
3. Guru bukan PNS yang masih aktif mengajar pada SD/SDLB/SMP/SMPLB swasta yang dibuktikan dengan SK terakhir dari Kepala Yayasan dan pembagian tugas mengajar dari Kepala Sekolah.
4. Guru bukan PNS yang masih aktif mengajar pada SD/SDLB/SMP/SMPLB negeri, yang dibuktikan dengan SK terakhir dan pembagian tugas mengajar dari Kepala Sekolah.
5. Guru bantu yang masih aktif mengajar, pada SD/SDLB/SMP/SMPLB dan Memiliki Nomor Induk Guru Bantu (NIGB), sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 034/U/2003 tanggal 26 Maret 2003 tentang Pengangkatan Guru Bantu serta memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Belum memiliki ijazah S-1/D-IV.
Selain kriteria tersebut di atas, guru penerima bantuan biaya peningkatan kualifikasi harus memenuhi persyaratan administratif sebagai berikut:
1. Guru PNS harus melampirkan surat izin belajar dari pejabat yang berwenang di kabupaten/kota.
2. Guru bukan PNS harus melampirkan surat izin dari Kepala Sekolah atau Yayasan.
3. Guru tidak sedang memperoleh beasiswa pendidikan untuk peningkatan kualifikasi akademik dari instansi/unit lain.
4. Guru yang telah mendapatkan bantuan pendidikan dari Pemerintah Daerah, masih memungkinkan untuk mendapatkan bantuan peningkatan kualifikasi S-1/D-IV dari Pemerintah.
5. Program Studi yang diambil sesuai dengan tugas mengajar yang sedang diampu;
6. Usia maksimum 55 tahun pada saat pendaftaran;
7. Surat keterangan sebagai mahasiswa aktif atau sudah lulus seleksi dari perguruan tinggi .
8. Satu lembar copy Ijazah terakhir.
9. Mengisi Biodata (lampiran 2) termasuk nomor NPWP.
10. Foto copy buku (Nomor Rekening) Bank atas nama pribadi dan masih aktif.
11. Melampirkan foto copy NPWP.
BAB III
MEKANISME PEMBAYARAN
A. Penetapan dan Pendistribusian Kuota
1. Guru yang termasuk sebagai nominasi penerima bantuan biaya peningkatan kualifikasi akademik ke S-1/D-IV adalah semua guru yang datanya valid dalam Dapodikdas.
2. Pemerintah menentukan kuota nasional tahun 2015 bagi guru jenjang pendidikan dasar sebanyak 84.750 orang. Kuota nasional akan didistribusikan menjadi kuota kab/kota secara proporsional berdasarkan nominasi penerima bantuan biaya peningkatan kualifikasi akademik ke S-1/D-IV.
3. Penentuan nominasi penerima bantuan biaya peningkatan kualifikasi akademik ke S-1/D-IV berdasarkan data guru yang sudah valid pada Dapodikdas per tanggal 18 Maret 2015 sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam Petunjuk Teknis ini dengan skala prioritas berdasarkan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK), semester yang telah ditempuh, jumlah jam mengajar, masa kerja dan usia, dengan mempertimbangkan kesesuaian jumlah guru dengan kebutuhan guru di tingkat satuan pendidikan.
4. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota diberi hak untuk membatalkan nominasi penerima bantuan biaya peningkatan kualifikasi akademik ke S-1/D-IV apabila guru bersangkutan tidak memenuhi syarat, secara online melalui aplikasi SIM Tunjangan dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah ditentukan nominasi penerima bantuan biaya peningkatan kualifikasi akademik ke S-1/D-IV.
Setelah melewati batas waktu 7 (tujuh) hari sejak ditentukannya nominasi penerima bantuan biaya peningkatan kualifikasi akademik ke S-1/D-IV, Pemerintah akan menetapkan penerima bantuan biaya peningkatan kualifikasi akademik ke S-1/D-IV berdasarkan urutan prioritas sesuai dengan kuota yang diterima oleh masing-masing kabupaten/kota.
B. Mekanisme Pembayaran Bantuan Biaya Peningkatan Kualifikasi Akademik ke S-1/D-IV
1. Pemerintah menentukan kuota calon penerima bantuan biaya peningkatan kualifikasi akademik ke S-1/D-IV berdasarkan data penerima bantuan biaya peningkatan kualifikasi akademik ke S-1/D-IV tahun anggaran 2015 untuk masing-masing kabupaten/kota sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam Petunjuk Teknis ini.
2. Pemerintah menentukan nominasi penerima bantuan biaya peningkatan kualifikasi akademik ke S-1/D-IV berdasarkan data guru yang sudah valid pada dapodikdas.
3. Pemerintah menetapkan calon guru penerima bantuan biaya peningkatan kualifikasi akademik ke S-1/D-IV paling lambat tanggal 25 Maret 2015 secara online melalui aplikasi SIM Tunjangan, setelah Kabupaten/Kota melakukan verifikasi calon penerima bantuan biaya peningkatan kualifikasi akademik ke S-1/D-IV sesuai kuota yang diberikan.
4. Sebelum penerbitan SK penerima bantuan biaya peningkatan kualifikasi akademik ke S-1/D-IV, guru dapat melihat kelengkapan data dan atau persyaratan untuk menerima bantuan biaya peningkatan kualifikasi akademik ke S-1/D-IV pada situs:
Jika ada persyaratan yang kurang, Guru dapat melengkapi melalui sistem dapodik di sekolah masing-masing.
5. Direktorat P2TK Dikdas menerbitkan SK penerima bantuan biaya peningkatan kualifikasi akademik ke S-1/D-IV bagi guru calon penerima bantuan biaya peningkatan kualifikasi akademik ke S-1/D-IV yang memenuhi syarat, satu kali dalam satu tahun.
6. Berdasarkan SK penerima bantuan biaya peningkatan kualifikasi akademik ke S-1/D-IV, Direktorat P2TK Dikdas menyiapkan berkas SPP dan SPM untuk diajukan ke Kantor Perbendaharaan Kas Negara (KPPN). Pembayaran dilakukan 1 kali dalam 1 tahun.
7. KPPN menelaah dan menerbitkan surat perintah pencairan dana (SP2D). Selanjutkan SP2D tersebut dikirimkan ke Direktorat P2TK Dikdas sebagai Bukti Penyaluran dana.
8. Apabila terjadi kesalahan data yang menyebabkan terjadinya retur, maka akan diselesaikan sesuai peraturan perundang-undangan.
Gambar Alur Pelaksanaan Pembayaran Bantuan Biaya Peningkatan Kualifikasi Akademik Ke S-1/D-IV secara digital sebagai berikut :
C. Tahapan Penyaluran
Berdasarkan mekanisme di atas, jadwal penyaluran bantuan biaya peningkatan kualifikasi akademik ke S-1/D-IV dilaksanakan 1 kali selama 1 tahun pada tahun berjalan.
D. Penghentian Pemberian Bantuan Biaya Peningkatan Kualifikasi Akademik ke S-1/D-IV
Pembayaran bantuan biaya peningkatan kualifikasi akademik ke S-1/D-IV dapat dihentikan apabila guru memenuhi satu atau lebih ketentuan di bawah ini:
1. tidak memenuhi kriteria penerima bantuan biaya peningkatan kualifikasi akademik ke S-1/D-IV.
2. meninggal dunia.
3. mencapai batas usia 55 tahun.
4. mengundurkan diri sebagai guru atas permintaan sendiri.
5. mutasi ke jabatan struktural
6. sakit jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat melaksanakan tugas secara terus menerus selama 3 (tiga) bulan
7. melanggar sumpah dan janji jabatan
8. dinyatakan bersalah oleh pengadilan dan telah memiliki kekuatan hukum tetap
9. tidak melaksanakan/meninggalkan tugas selama 1 (satu) bulan secara berturut-turut tanpa keterangan.
10. tidak merangkap sebagai eksekutif, yudikatif, atau legislatif.
Setelah mendapat laporan dari dinas pendidikan kabupaten/kota/provinsi.
E. Koordinasi dan Sosialisasi
1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat P2TK Dikdas melakukan koordinasi dan sosialisasi pelaksanaan pemberian bantuan biaya peningkatan kualifikasi akademik ke S-1/D-IV dengan dinas pendidikan kabupaten/kota/provinsi sesuai dengan kewenangannya.
2. Dinas pendidikan provinsi melaksanakan koordinasi dan sosialisasi dengan dinas pendidikan kabupaten/kota untuk pelaksanaan pemberian bantuan biaya peningkatan kualifikasi akademik ke S-1/D-IV dengan narasumber dari Direktorat P2TK Dikdas.
3. Agenda koordinasi dan sosialisasi adalah penyampaian kebijakan Direktorat P2TK Dikdas, Ditjen Dikdas, Kemdikbud mengenai:
a. Pemberian bantuan biaya peningkatan kualifikasi akademik ke S-1/D-IV;
b. Informasi kuota dan kriteria calon penerima bantuan biaya peningkatan kualifikasi akademik ke S-1/D-IV;
c. Mekanisme pembayaran bantuan biaya peningkatan kualifikasi akademik ke S-1/D-IV;
d. Penyusunan jadwal pelaksanaan pemberian bantuan biaya peningkatan kualifikasi akademik ke S-1/D-IV.
F. Pengelolaan Program
1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat P2TK Dikdas menetapkan kebijakan strategi pelaksanaan pemberian bantuan biaya peningkatan kualifikasi akademik ke S-1/D-IV, sebagai berikut :
a. Mengelola database guru penerima tunjangan berbasis digital (dapodik).
b. Menentukan kuota kabupaten/kota secara proporsional berdasarkan data guru yang valid dalam dopodik.
c. Melakukan sosialisasi program dan kuota penerima bantuan biaya peningkatan kualifikasi akademik ke S-1/D-IV secara nasional kepada dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota.
d. Menerbitkan dan menyampaikan copy Surat Keputusan tentang Penetapan Penerima bantuan biaya peningkatan kualifikasi akademik ke S-1/D-IV melalui aplikasi SIMTUN ke dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota.
e. Melakukan pembinaan teknis pelaksanaan pemberian bantuan biaya peningkatan kualifikasi akademik ke S-1/D-IV ke dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota.
2. Dinas pendidikan provinsi
a. Mensosialisasikan program dan data calon penerima bantuan biaya peningkatan kualifikasi akademik ke S-1/D-IV kepada dinas pendidikan kabupaten/kota.
b. Mengelola database guru penerima tunjangan berbasis digital (DAPODIK).
3. Dinas pendidikan kabupaten/kota
a. Mensosialisasikan program pemberian bantuan biaya peningkatan kualifikasi akademik guru ke S-1/D-IV ke kepala sekolah di wilayah masing-masing;
b. Menetapkan calon penerima bantuan biaya peningkatan kualifikasi akademik guru ke S-1/D-IV berdasarkan kuota yang tersedia.
G. Jangka Waktu Pemberian Bantuan biaya
Guru penerima bantuan biaya peningkatan kualifikasi akademik ke S-1/D-IV dapat menerima bantuan biaya peningkatan kualifikasi akademik ke S-1/D-IV setiap tahun sampai guru yang bersangkutan menyelesaikan masa studinya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan seperti tabel di bawah ini :
H. Jadwal Pelaksanaan
Jadwal pelaksanaan diatur sebagai berikut :
BAB IV
PENGENDALIAN PROGRAM
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat P2TK Dikdas berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan provinsi/kabupaten/kota melakukan pengendalian pelaksanaan bantuan biaya peningkatan kualifikasi akademik ke S-1/D-IV mencakup semua upaya yang dilakukan dalam rangka menjamin pelaksanaan bantuan biaya peningkatan kualifikasi akademik ke S-1/D-IV agar dapat berjalan sebagaimana mestinya, tepat sasaran dan tepat waktu, tepat jumlah besaran, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Kegiatan pengendalian penyaluran bantuan biaya peningkatan kualifikasi akademik ke S-1/D-IV ini dilakukan melalui:
1. Pelaksanaan sosialisasi penyaluran bantuan biaya peningkatan kualifikasi akademik ke S-1/D-IV oleh pusat kepada dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota.
2. Penyelesaian masalah secara terus-menerus dilakukan atas permasalahan yang terjadi dalam proses pelaksanaan bantuan biaya peningkatan kualifikasi akademik ke S-1/D-IV.
3. Rekonsiliasi data penerima bantuan biaya peningkatan kualifikasi akademik ke S-1/D-IV dengan instansi terkait.
4. Dengan melakukan pengendalian, akan diperoleh data guru penerima bantuan biaya peningkatan kualifikasi akademik ke S-1/D-IV yang valid dan pelaksanaan penyaluran bantuan biaya peningkatan kualifikasi akademik ke S-1/D-IV sesuai peraturan perundang-undangan.
A. Pengawasan
Untuk mewujudkan penyaluran bantuan biaya peningkatan kualifikasi akademik ke S-1/D-IV yang transparan dan akuntabel, diperlukan pengawasan oleh aparat fungsional internal dan eksternal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
B. Pelaporan
Guru wajib memperbaharui data melalui data pokok pendidikan, jika tidak maka Dinas pendidikan provinsi wajib melaporkan perubahan data tersebut. Perubahan data guru dilaporkan ke Direktorat Jenderal Dikdas pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui:
Direktorat Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar, Ditjen Dikdas
Kompleks Kemdikbud Gedung C Lt. 18, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat 10270. Telp/Fax. (021) 57853580
Email : p2tk.dikdas@gmail.com atau
subditprogramp2tkdikdas@gmail com.
Website : http://p2tkdikdas.kemdiknas.go.id
C. Sanksi
Berdasarkan hasil pemantauan dan laporan dari pihak terkait dan telah dilakukan verifikasi, ternyata ditemukan adanya ketidaksesuaian antara data penerima biaya peningkatan kualifikasi akademik ke S-1/D-IV dengan data yang disampaikan untuk keperluan persyaratan pembayaran maka penerima biaya peningkatan kualifikasi akademik ke S-1/D-IV akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
BAB V
PENUTUP
Petunjuk Teknis ini merupakan acuan dalam pelaksanaan penyaluran biaya peningkatan kualifikasi akademik ke S-1/D-IV. Pelaksanaan pembayaran bantuan biaya peningkatan kualifikasi akademik ke S-1/D-IV dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan, karena adanya komunikasi antara pemerintah pusat, provinsi, maupun tingkat kabupaten/kota.
Diharapkan biaya peningkatan kualifikasi akademik ke S-1/D-IV mampu memberikan dampak positif pada proses pembelajaran yang lebih baik dan bermutu, serta mendorong perbaikan kinerja guru dalam meningkatkan mutu pendidikan.
Lampiran 1
BIODATA
Nama : .........................................
NIP : .........................................
NPWP : .........................................
NUPTK : .........................................
Jenis kelamin : laki-laki / perempuan *)
Tempat tgl lahir : .........................................
Pangkat/golongan : .........................................
Pendidikan terakhir: .........................................
Jabatan saat ini : .........................................
Terhitung sejak : .........................................
Alamat pekerjaan : .........................................
Kelurahan/Desa : .........................................
Kecamatan : .........................................
Kab./Kota : .........................................
Propinsi : .........................................
Telp./Fax : .........................................
Email : .........................................
Alamat rumah : . .........................................
Kelurahan/Desa : .........................................
Kecamatan : .........................................
Kab./Kota : .........................................
Propinsi : .........................................
Telp./Fax : .........................................
Email/HP : .........................................
Download Juknis Pemberian Bantuan Biaya Peningkatan Kualifikasi Akademik ke S-1/D-IV Jenjang Dikdas Tahun 2015 selengkapnya pada links sumber artikel ini pada links berikut. Semoga bermanfaat dan terimakasih�.
0 komentar:
Posting Komentar