HARI BUKU SEDUNIA SETIAP TANGGAL 23 APRIL, MOMENTUM TEPAT PENINGKATAN KEBIASAAN / BUDAYA MEMBACA

Sahabat Edukasi yang berbahagia�

Membaca dapat membuka dunia, dengan membaca, seseorang dapat mengetahui hampir apapun yang ia ingin ketahui tanpa pergi ke suatu tempat tentunya. Karena pembaca dapat mengetahui segala informasi yang dibutuhkan dari buku-buku yang ditulis oleh para penulis profesional di bidangnya masing-masing.

Di negara-negara maju pun sudah terbukti bahwasannya kebudayaan baca yang ada dalam suatu masyarakat di suatu negara tersebut memiliki andil yang besar dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan tentunya akan berpengaruh pada kemajuan suatu negara dalam waktu yang relatif cepat. Terlebih pada lingkungan sekolah, bagi peserta didik membaca itu adalah �makanan otak�, di mana dengan membaca meraka akan dapat lebih meningkatkan pemahaman terhadap suatu pembelajaran sekaligus dapat mengembangkan serta memperluas wawasan pengetahuan yang lebih berkualitas dan komprehensif.

Dengan begitu, jika kuantitas membaca pada buku-buku yang positif serta membaca dengan berorientasi pada kualitas, maka pada akhirnya SDM si pembaca pun dipastikan akan dapat meningkat dari waktu ke waktu. Sehubungan dengan hari buku sedunia yang dirayakan setiap tanggal 23 April ini, berikut share info khusus yang terkait hari buku sedunia yang bertajuk �Selamat Hari Buku Sedunia� dari situs Kemdikbud selengkapnya�

Hari Buku Sedunia! World Book Day atau Hari Buku Sedunia adalah acara tahunan yang dirayakan setiap tanggal 23 April. Acara ini mulai dianjurkan oleh UNESCO pada 23 April 1995. Pada Hari Buku Sedunia, berbagai negara menyelenggarakan aktivitas untuk membuka mata masyarakat mengenai dunia membaca, dunia penerbitan buku, hingga hak cipta. Hari Buku Sedunia juga menjadi momen untuk mengajak masyarakat lebih mengenali karya-karya atau bahan bacaan yang menarik.

Berdasarkan data UNESCO tahun 2012, indeks minat baca Indonesia baru mencapai 0,0001. Artinya, dalam setiap 1.000 orang Indonesia, hanya ada satu yang mempunyai minat baca. Sementara dari data Survey Badan Pusat Statisitik (BPS) pada tahun 2012, didapatkan bahwa sumber informasi penduduk Indonesia berusia 10 tahun ke atas diperoleh dari televisi (91,68 %), dan hanya sekitar 17,66 % yang menyukai membaca surat kabar, buku atau majalah. Data Bank Dunia pun menunjukkan minat baca anak Indonesia termasuk rendah, yaitu sekitar 51,7 %,  lebih rendah dari Philipina 52,6 %, Thailand 65,1 %, Singapura 74 % dan Jepang 82,3 %.

Baca juga : Kebiasaan Membaca Dapat Meningkatkan Kemampuan Bicara, Menulis, dan Karier Pekerjaan / Profesi.

Dalam rangka memperingati Hari Buku Sedunia, Perpustakaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akan menyelenggarakan aktivitas untuk meningkatkan minat baca generasi bangsa, khususnya anak-anak. Perpustakaan Kemendikbud akan menggelar kegiatan �Pencanangan Gerakan 10 Menit Membacakan Cerita (Read Aloud) untuk Anak�. Kegiatan ini akan berlangsung pada bulan Mei 2015.

Kegiatan �Pencanangan Gerakan 10 Menit Membacakan Cerita (Read Aloud) untuk Anak� bertujuan untuk menumbuhkan kecintaan anak pada buku, serta meningkatkan minat baca pada anak. Membacakan buku buat anak memiliki dampak luar biasa pada perkembangan anak. Dalam kegiatan ini, direncanakan Mendikbud Anies Baswedan akan membacakan buku cerita di depan anak-anak usia dini.

Baca juga : Read Aloud (Metode Membacakan Buku Efektif Untuk Anak).

Selain itu, para guru dan orang tua juga dapat mengikuti workshop Read Aloud untuk bekal membacakan buku cerita bagi anak-anak. Read Aloud adalah metode mengajarkan membaca yang paling  efektif untuk anak-anak karena dengan metode ini kita bisa mengkondisikan otak anak untuk mengasosiasikan membaca sebagai suatu kegiatan yang menyenangkan. Orang tua dan guru yang membacakan cerita kepada anak-anak dapat menjadi contoh bagi anaknya (reading role model). (Desliana Maulipaksi)

Referensi artikel : Selamat Hari Buku Sedunia! � Kemdikbud RI

Read More

SISWA BERPRESTASI ITU TIDAK HANYA DALAM BIDANG SAINS, NAMUN JUGA BAGI MEREKA YANG MEMILIKI POTENSI KREATIFITAS

Sahabat Edukasi yang berbahagia�

Menarik sekali saya membaca publikasi pada situs Kemendikbud RI pada hari ini, di mana pada umumnya saat ini siswa yang berprestasi cenderung dipandang bagi siswa yang berprestasi dalam bidang sains.

Padahal di negara-negara maju potensi kreatifitas bagi siswa menjadi salah satu faktor penting dalam memajukan negaranya selain mereka memiliki kompetensi tinggi dalam bidang sains juga. Terkait dengan hal tersebut, berikut share selengkapnya�.

Saat ini di Indonesia banyak sekali para siswa pemenang olimpiade di bidang sains. Namun, siswa yang berprestasi itu tidak hanya di bidang sains saja sehingga perlu mengubah cara pandang masyarakat terhadap siswa berprestasi dan perlu menumbuhkan prestasi siswa di seluruh potensinya, seperti prestasi melukis, prestasi menari, dan sebagainya.

Sumber gambar : sekolahkreatif.sch.id

Demikian disampaikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Anies Baswedan, pada saat memberikan sambutan dalam acara pembukaan Pameran Tunggal Hanafi berjudul Biografi Visual "Oksigen Jawa" di Bandung, Jumat, (17/4/2015).

Mendikbud mengungkapkan, jika pendidikan untuk masa depan Indonesia masih berkonsentrasi di bidang sains saja maka negeri ini akan tertinggal oleh negara-negara lain seperti Korea Selatan, Cina, Taiwan, Singapura, dan sebagainya. Hal ini, kata dia, dikarenakan pendidikan Indonesia sudah berkonsentrasi di bidang sains pada 20 sampai 30 tahun yang lalu. "Di masa depan yang dibutuhkan lebih banyak anak-anak yang satu sisi menguasai sains tapi sisi lain memiliki potensi kreatifitas yang terbangunkan secara besar-besaran," ujarnya.

Mendikbud menyebutkan, Indonesia memiliki lebih dari 800 bahasa sebagai ekspresi budaya. Jumlah ini, kata dia, adalah variasi budaya yang luar biasa dan dapat disinkronisasi ke dalam ruang kelas. "Indonesia akan berubah. Mari kita mulainya di pendidikan," ujarnya.

Mendikbud mengatakan, pendidikan perlu diberikan kesempatan untuk memunculkan ekspresi budaya di semua aspek. Jika ini bisa dilakukan, kata dia, ke depan Indonesia akan bisa memiliki orang-orang dengan kreatifitasnya mampu mengembalikan nama Indonesia di jajaran negara-negara besar di dunia. (Agi Bahari)

Referensi artikel : Mendikbud: Siswa Berprestasi Tidak Hanya di Bidang Sains, Cara Pandang Ini Perlu Diubah � Kemdikbud.go.id

Read More

PARA TOKOH DAN PEMIMPIN INDONESIA PADA AWAL KEMERDEKAAN MAMPU MEMPESONA DUNIA

Sahabat Edukasi yang berbahagia...

Negara Indonesia merupakan Negara besar dari awal kemerdekaannya, bukan hanya besar wilayahnya, besar sumber daya alamnya, namun juga besar lagi potensial pula sumber daya manusia (SDM) pada perintis kemerdekaan hingga para pemimpin bangsa Indonesia di awal kemerdekaannya.

Sehubungan dengan kebesaran pemimpin-pemimpin Indonesia di awal kemerdekaanya hingga mampu mempesona Negara-negara lain di dunia internasional, berikut share dari situs Kemendikbud RI selengkapnya�

Indonesia di  masa awal kemerdekaannya adalah sebuah negeri yang memesona di seluruh bentangan dunia, terlebih lagi di Asia dan Afrika. Para pemimpin Indonesia pada masa itu mampu memesona dunia karena mereka telah melewati perjalanan hidup sebagai pejuang yang tercerdaskan dan tercerahkan serta mampu menggerakkan seluruh bangsa dalam sebuah semangat untuk menggulung kolonialisme dan menggelar kesejahteraan secara masif.

Hal inilah yang menyebabkan para kepala negara di Asia dan Afrika berkeinginan untuk datang ke Indonesia menggelar Konferensi Asia Afrika (KAA) pada 18-24 April 1955 di Bandung, Jawa Barat.

Demikian disampaikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Anies Baswedan, saat menyampaikan orasi budaya dalam acara Pendukungan Kegiatan Konferensi Asia Afrika Ke-60 Menuju World Culture Forum(WCF) II Tahun 2016, di Gedung Indonesia Menggugat, Bandung, Sabtu (18/4/2015).

Mendikbud mengungkapkan, para pemimpin pada masa awal kemerdekaan Indonesia memiliki pemikiran-pemikiran yang luar biasa. Mereka, kata dia, mengerti akar budaya Indonesia tetapi mereka juga orang-orang yang sangat global. Dia mengambil contoh :

1.   Soekarno menguasai lima bahasa,

2.   Muhammad Hatta menguasai empat bahasa,

3.   Sutan Syahrir menguasai lima bahasa, Agus Salim menguasai delapan bahasa, dan

4.   Muhammad Natsir menguasai tujuh bahasa.

"Mereka orang-orang yang memahami dunia, melihat pandangan ke depan, lalu melihat potret bangsa ini, lalu membuat konstruksi sebuah negeri namanya Republik Indonesia," ujarnya.

Mendikbud menjelaskan, Republik Indonesia ini dibuat oleh para pemimpin pada masa awal kemerdekaan melalui imajinasi dan keberanian yang luar biasa. Dikatakan imajinasi, kata dia, karena mereka mempunyai imajinasi sebuah negeri yang memiliki keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. "Ini imajinasinya, di saat kita semua berbicara tentang kedamaian, mereka sudah bicara kedamaian lebih awal," tuturnya.

Mendikbud mengatakan, Indonesia memiliki lebih dari 800 bahasa daerah tetapi seluruh masyarakat Indonesia berhasil menyepakati bahasa bersama sebelum ada negara. Mereka yang bersepakat, kata dia, adalah para pendiri negeri ini yang berasal dari seluruh kelompok dan menariknya bahasa yang dipakai berasal dari kelompok kecil pada masa itu. "Dunia melihat Indonesia lebih dari sekadar negeri ini bisa merdeka, dunia melihat Indonesia ini sebuah negeri yang dibangun dengan fondasi visi kebudayaan yang luar biasa," katanya.

Mendikbud berpendapat, para peserta KAA pada tahun 1955 itu datang ke Indonesia bagaikan saat ini kita datang ke negara-negara maju seperti Jepang, Singapura, dan sebagainya kemudian menceritakan kehebatan negara tersebut kepada banyak orang di negerinya sendiri. Ratusan orang yang datang ke Bandung pada masa itu, kata dia, bukan hanya sekadar mengikuti konferensi saja tetapi mereka melihat sebuah peradaban Indonesia yang memesona melalui gagasan negeri yang dibangun dengan landasan tradisi dan konsep negara modern. "Itu terobosan yang luar biasa, jadi mereka pulang menjadikan Bandung inspirasi, bukan sekadar teksnya tetapi pengalaman spiritual berada di sini, karena itu memesona dan ini menjadi cerita yang luar biasa," ucap mantan rektor Paramadina itu. (Agi Bahari)

Referensi gambar & artikel : Mendikbud: Para Pemimpin Indonesia pada Awal Kemerdekaan Mampu Memesona Dunia � Kemdikbud RI

Read More

MENDIKBUD TIDAK SETUJU MORATORIUM UN (UJIAN NASIONAL)

Sahabat Edukasi yang berbahagia�

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan lebih memilih untuk memperbaiki pelaksanaan ujian nasional (UN) ketimbang moratorium. Terlebih jika moratorium itu disebabkan oleh ada kebocoran soal setiap tahunnya. Ia menganggap persoalan tersebut bisa diatasi dengan melaporkannya ke kepolisian dan Kemendikbud.

"Solusinya yang harus diperbaiki. Apakah kita sudah sempurna dalam menjalankan ujian itu? Apakah kalau belum sempurna lalu kita hentikan? Nah, sebaiknya jika menemukan kebocoran soal segera laporkan jangan cuma diobrolkan saja. Biar bisa diproses secara hukum," ujar Menteri Anies usai berorasi kebudayaan di Gedung Indonesia Menggugat, Jalan Perintis Kemerdekaan, Kota Bandung, Jawa Barat, Sabtu (18/4/2015).

Mendikbud mengatakan, dalam mengevaluasi sesuatu jangan langsung mengambil sikap dengan spontan. Lebih baik, kata dia, mengoreksi kekurangan UN setiap tahunnya dan memberikan sanksi kepada guru yang membocorkan soal-soal UN tersebut.

"Lebih baik kita koreksi. Kita terus sempurnakan. Jika masih banyak ratusan ribu guru yang menjaga amanah, masak dikalahkan dengan satu dua orang yang curang. Justru kita akan beri sanksi yang menjadi pengkhianatnya. Harus diproses secara hukum dan dibui agar memberikan efek jera," katanya.

Mendikbud mengakui kebocoran soal UN di beberapa daerah bisa dilihat dari hasilnya. Kebocoran tersebut dapat dengan mudah diketahui jika ada kelonjakan nilai di suatu daerah yang dulunya mendapat nilai rendah. Menteri Anies berjanji akan menyelidikinya jika menemukan hal serupa.

"Kita bisa melihat apakah soal-soal itu dipakai di beberapa daerah atau tidak dari jawabannya. Karena selama ini kita punya pola jawaban tiap-tiap sekolah dan tiap-tiap daerah," katanya.

Sumber artikel : Mendikbud Tak Setuju Moratorium UN � Kemdikbud RI

Read More

KEMENDIKBUD BUKA REKRUTMEN 20 PNS DAN 70 NON PNS SEBAGAI CALON PENDIDIK DI MALAYSIA DAN FILIPINA GAJI RP. 15 JUTA / BULAN

Sahabat Edukasi yang berbahagia�

Saat ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) membuka rekrutmen calon pendidik untuk memberikan layanan pendidikan bagi anak-anak tenaga kerja Indonesia (TKI) di Malaysia dan Mindanao, Filipina. Jumlah calon pendidik yang akan direkrut sebanyak 90 orang, terdiri atas 20 orang pendidik Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pendidik 70 orang non Pegawai Negeri Sipil (non-PNS).

Pemberitahuan tentang rekrutmen tersebut dimuat dalam Surat Edaran Direktur Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dirjen Pendidikan Dasar (P2TK Dikdas) Kemendikbud Nomor 1428/C.5.1/LL/2015 tentang Rekrutmen Calon Pendidik ke Malaysia dan Mindanao.

Direktur Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar (P2TK Dikdas) Kemendikbud, Sumarna Surapranata, mengungkapkan perekrutan 90 orang pendidik tersebut adalah untuk menggantikan para pendidik yang telah selesai masa tugasnya.

"Kita akan merekrut sekitar 90 orang untuk mengajar di Johor, Kinabalu, Sabah, Serawak, dan Mindanao. Mereka untuk mengganti guru-guru kita yang sudah ada di sana, seperti kontrak kerjanya sudah dua kali diperpanjang, atau memang sudah pengen pulang ke sini. Kita akan mengganti 90 orang itu," jelasnya Selasa (07/04/2015).

Karena keterbatasan wilayah tugas, Sumarna mengatakan akan mengutamakan para guru yang berasal dari lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) dari program Sarjana Mendidik di Daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (SM3T).

"Di sana wilayahnya masih perkebunan kelapa sawit, jadi masih sepi dari keramaian. Kalau mau kemana-mana jauh, apalagi mau berbelanja kebutuhan hidup. Untuk itu, kita perlu guru dengan mental dan jiwa mengajar yang lebih, cinta kepada anak-anak, sehingga SM3T kita prioritaskan," ujarnya.

Berdasarkan data Direktorat P2TK Dikdas tentang analisis kebutuhan guru tahun 2015, perekrutan 90 pendidik ini akan mengisi kebutuhan di empat lembaga yang memfasilitasi layanan pendidikan bagi para anak TKI. Rinciannya adalah 13 pendidik PNS di Sekolah Indonesia Kota Kinabalu (SIKK), 35 guru non PNS di Community Learning Center-Konsulat Jenderal Republik Indonesia Kota Kinabalu (CLC-KJRI Kota Kinabalu), 35 guru non PNS di lembaga swadaya masyarakat Humana-Konsulat Republik Indonesia Tawau (KRI Tawau), dan tujuh guru PNS di Mindanao, Filipina,  dengan rincian satu guru kelas, dua guru mata pelajaran Matematika, dua guru IPA, dan dua guru IPS.

Berdasarkan kebutuhan, komposisinya mencakup 12 guru untuk Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD), 15 guru untuk mata pelajaran IPA, 13 guru IPS, 10 guru  Bahasa Indonesia, 10 guru Pendidikan Kewarganegaraan (PKn), 12 guru Matematika, tujuh guru Agama Islam, enam guru Olah Raga, lima guru Seni Budaya dan Keterampilan. Khusus guru Olahraga, Agama Islam dan Seni Budaya, Sumarna mengatakan, ketiga mata pelajaran tersebut akan menjadi program studi kekhususan, sehingga guru yang dikirim harus memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai.

Berdasarkan Surat Edaran Direktur Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dirjen Pendidikan Dasar (P2TK Dikdas) Kemendikbud Nomor 1428/C.5.1/LL/2015 tentang Rekrutmen Calon Pendidik ke Malaysia dan Mindanao.

Syarat pendaftaran bagi guru jalur PNS sebagai berikut:

(1)  Berusia maksimal 40 tahun ketika pendaftaran;

(2)  Berkualifikasi akademik minimal Strata 1/Diploma 4;

(3)  Memiliki Indeks Prestasi Kumulatif minimal 2,7 dengan skala 4,00;

(4)  Memiliki sertifikat pendidik;

(5)  Memiliki masa kerja minimal lima tahun;

(6)  Mendapatkan izin mengajar di Malaysia atau Mindanau dari pemerintah daerah yang bersangkutan;

(7)  Memiliki kemampuan Bahasa Inggris baik;

(8)  Memiliki Kemampuan berorganisasi, seni dan budaya, serta olahraga;

(9)  Menguasai komputer;

(10)  Memiliki kemampuan membuat media pembelajaran dan metode mengajar;

(11) Memiliki keterampilan atau kecakapan hidup, seperti menjahit, menyulam, memasak, elektro, percetakaan, menganyam, dan sebagainya).

Sedangkan persyaratan pendaftaran bagi guru jalur non PNS sebagai berikut:

(1)  Berusia maksimal 30 tahun saat pendaftaran;

(2)  Diutamakan bagi lulusan pendidikan profesi guru pasca sarjana mendidik di wilayah 3T dari program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Ilmu Pengetahuan Alam, Ilmu Pengetahuan Sosial, Bahasa Indonesia, Pendidikan Kewarganegaraan (PKn), Matematika, Agama Islam, dan Keolahragaan;

(3)  Memiliki kemampuan berbahasa Inggris;

(4)  Memiliki pengalaman berorganisasi, kemampuan dalam bidang seni dan budaya, olahraga, dan keterampilan atau kecakapan hidup (menjahit, menyulam, memasak, elektro, percetakaan, menganyam, dan sebagainya).

Para pendidik yang ditempatkan di lokasi-lokasi di atas akan mendapatkan sejumlah hak terkait yang dituangkan dalam surat perjanjian kerja selama dua tahun. Bagi pendidik jalur Pns, akan mendapat insentif sebesar Rp. 15 juta/bulan dari pemerintah pusat.

Selain itu juga mendapatkan tunjangan profesi bagi yang sudah lulus sertifikasi, di samping tetap mendapatkan gaji pokok dari pemerintah daerah yang bersangkutan. Sedangkan bagi pendidik jalur non PNS akan mendapatkan insentif dari pemerintah pusat sebesar Rp. 15 juta/bulan, beserta izin liburan sesuai ketentuan berlaku.

"Insentif Rp. 15 juta/bulan itu memang insentif khusus dari pemerintah pusat, karena mereka mengajar 800 KM atau lebih dari pusat kota, yang akses ke sana masya-Allah jauhnya," jelas Pranata.

Seleksi penerimaan dilakukan melalui dua tahap, tahap pertama, seleksi administrasi. Pada tahap seleksi administrasi, bagi pendidik jalur non PNS, Direktorat P2TK Dikdas akan bekerjasama dengan lima Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK), yaitu Universitas Pendidikan Indonesia Bandung, Universitas Negeri Semarang, Universitas Negeri Surabaya, Universitas Negeri Makassar, dan Universitas Negeri Medan.

Setiap LPTK akan menyeleksi secara administrasi calon pendidik yang berasal dari alumnus program SM3T, kemudian memilih 50 orang calon pendidik sesuai kriteria yang telah ditentukan, untuk selanjutnya diikutkan dalam seleksi tingkat pusat.

Sedangkan bagi pendidik jalur PNS, seleksi administrasi dilakukan oleh Direktorat P2TK Dikdas terhadap  calon pendidik non-SM3T dan guru PNS yang mendaftar. Selanjutnya sebanyak 30 guru  non-SM3T dan 45 orang guru PNS yang terpilih akan diikutsertakan pada seleksi pusat. Kemudian akan dilakukan seleksi tertulis, berupa tes potensi akademik (TPA), wawancara, dan micro teaching oleh tim seleksi pusat.

Berikut jadwal rekrutmen dan seleksi: pendaftaran di LPTK yang ditunjuk pada tanggal 31 Maret-13 April 2015; penyerahan formulir yang telah diisi ke LPTK (bagi pendaftar SM3T) dan ke Direktorat P2TK Dikdas (bagi pendaftar non SM3T dan PNS) pada tanggal 13 April 2015; proses verifikasi berkas atau seleksi administrasi pada tanggal 14-16 April 2015, dan; pengumuman hasil seleksi administrasi pada tanggal 20 April 2015. ***

Sumber artikel : Kemendikbud Buka Rekrutmen 90 Calon Pendidik untuk Penempatan di Malaysia dan Filipina � Kemdikbud RI

Read More

JUKNIS DAK BIDANG PENDIDIKAN TAHUN 2015 BAGI SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA, DAN SMK

Sahabat Edukasi yang berbahagia�

Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun 2015 saat ini diatur dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2015.

Berdasarkan Permendikbud No. 9 Tahun 2015, bahwasannya Dana Alokasi Khusus, selanjutnya disebut DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

DAK Bidang Pendidikan dimaksudkan untuk mendanai kegiatan pendidikan yang menjadi urusan wajib daerah dan merupakan prioritas nasional dengan tujuan pemenuhan standar pelayanan minimal sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah untuk mencapai standar nasional pendidikan.

Kegiatan peningkatan prasarana pendidikan dilakukan oleh panitia yang ditetapkan oleh Kepala Sekolah penerima alokasi DAK secara swakelola. Kegiatan peningkatan sarana pendidikan dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota melalui pemilihan penyedia barang/jasa.

Ruang lingkup DAK Bidang Pendidikan Tahun 2015 meliputi DAK Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah. DAK Bidang Pendidikan Dasar meliputi DAK SD/SDLB dan DAK SMP/SMPLB. Sedangkan DAK Bidang Pendidikan Menengah meliputi DAK SMA dan DAK SMK.

a. Kegiatan DAK Bidang Pendidikan Dasar SD/SDLB Tahun 2015

Kegiatan DAK Bidang Pendidikan Dasar SD/SDLB meliputi peningkatan prasarana pendidikan dan

peningkatan sarana pendidikan. Peningkatan prasarana pendidikan pada jenjang Dikdas SD/SDLB meliputi :

a.   rehabilitasi ruang kelas dan/atau ruang guru dengan tingkat kerusakan paling rendah rusak sedang berikut perabotnya;

b.   pembangunan ruang kelas baru (RKB) berikut sanitasi dan perabotnya;

c.   pembangunan ruang perpustakaan berikut sanitasi dan perabotnya;

d.   pembangunan ruang guru berikut sanitasi dan perabotnya;

e.   pembangunan jamban siswa berikut sanitasinya; dan

f.    pembangunan rumah dinas guru di daerah khusus.

Sedangkan untuk Peningkatan sarana pendidikan yaitu penyediaan sarana pendidikan terdiri dari :

a.   peralatan pendidikan: Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam, Ilmu Pengetahuan Sosial, Bahasa, Jasmani, Olah Raga, dan Kesehatan, serta Seni Budaya dan Keterampilan;

b.   media pendidikan: komputer/laptop/tablet, proyektor, dan layar (screen) proyektor.

c.   koleksi perpustakaan sekolah: buku pengayaan, buku referensi, dan buku panduan pendidik.

b. Kegiatan DAK Bidang Pendidikan Dasar SMP/SMPLB Tahun 2015

1.   Peningkatan prasarana pendidikan terdiri dari :

a.   rehabilitasi ruang belajar dengan tingkat kerusakan paling rendah rusak sedang termasuk perabotnya;

b.   pembangunan ruang kelas baru (RKB) berikut perabotnya;

c.   pembangunan ruang perpustakaan berikut perabotnya;

d.   pembangunan ruang laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) berikut perabotnya;

e.   pembangunan ruang laboratorium komputer berikut perabotnya;

f.    pembangunan dan/atau rehabilitasi ruang guru berikut perabotnya;

g.   pembangunan jamban peserta didik dan/atau guru berikut sanitasinya; dan

h.   pembangunan rumah dinas guru di daerah khusus.

2.   Peningkatan sarana pendidikan yaitu penyediaan sarana pendidikan yang meliputi: peralatan pendidikan lmu Pengetahuan Sosial (IPS), Matematika, Laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), komputer, kesenian dan Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan (PJOK), serta koleksi perpustakaan sekolah.

c. Kegiatan DAK Bidang Pendidikan Menengah SMA Tahun 2015

1.   Peningkatan prasarana pendidikan terdiri dari :

a.   rehabilitasi ruang pembelajaran dan/atau ruang penunjang pembelajaran yang rusak berikut perabotnya;

b.   pembangunan ruang kelas baru (RKB) berikut perabotnya;

c.   pembangunan ruang perpustakaan berikut perabotnya;

d.   pembangunan ruang laboratorium berikut perabotnya;

e.   pembangunan ruang penunjang pembelajaran berikut perabotnya;

f.    pembangunan jamban siswa beserta sanitasinya; dan

g.   pembangunan asrama siswa dan/atau rumah dinas guru di daerah khusus.

2.   Peningkatan sarana pendidikan yaitu penyediaan sarana pendidikan, terdiri dari: peralatan laboratorium, buku referensi/materi referensi dan/atau media pembelajaran, dan/atau sarana olahraga dan/atau kesenian.

d. Kegiatan DAK Bidang Pendidikan Menengah SMK Tahun 2015

1.   Peningkatan prasarana pendidikan menengah SMK tahun 2015 terdiri dari :

a.   rehabilitasi ruang pembelajaran dan/atau ruang penunjang pembelajaran yang rusak berikut perabotnya;

b.   pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya;

c.   pembangunan ruang perpustakaan beserta perabotnya;

d.   pembangunan laboratorium beserta perabotnya;

e.   pembangunan ruang praktik siswa beserta perabotnya;

f.    pembangunan ruang penunjang pembelajaran beserta perabotnya;

g.   pembangunan jamban siswa beserta sanitasinya; dan

h.   pembangunan asrama siswa dan/atau rumah dinas guru di daerah khusus.

2.   Peningkatan sarana pendidikan meliputi penyediaan sarana pendidikan, terdiri dari: peralatan laboratorium, peralatan praktik peserta didik, buku referensi/materi referensi dan/atau media pembelajaran dan/atau sarana olahraga dan/atau kesenian.

Download Juknis DAK Bidang Pendikan Tahun 2015 untuk SD/SDLB, SMP, SMA, dan SMK selengkapnya, silahkan klik pada links berikut. Download juga Perdirjen Dikdas Tentang Juklak (Petunjuk Pelaksanaan) DAK Dikdas 2015, silahkan klik pada links berikut� Semoga bermanfaat dan terimakasih� Salam Edukasi�!

Read More

LAYANAN SATU PINTU DAN PELIBATAN PUBLIK UNTUK TATA KELOLA DAN EFEKTIVITAS BIROKRASI PENDIDIKAN

Sahabat Edukasi yang berbahagia�

Dalam rangkaian acara Rembuknas Kemdikbud RI 2015 membahas tentang keterlibatan publik dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan Indonesia pada umumnya. Selain itu juga adanya isu penting terkait layanan satu pintu dan juga tentang optimalisasi Dapodik. Berikut info selengkapnya yang admin share dari situs Kemdikbud RI�

Efektivitas Birokrasi Pendidikan dengan pelibatan publik menjadi pokok pembahasan dalam Sidang Komisi VII Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RPNK) 2015 yang berlangsung di Bojongsari, Depok, 29-31 Maret 2015. Sidang Komisi VII yang dipimpin Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Irjen Kemendikbud) Haryono Umar, mengemuka pentingnya untuk mengefektifkan layanan perlu pelayanan terpadu satu pintu dengan pembentukan lembaga atau unit penanganan pengaduan di masing-masing daerah dan di pusat.

Haryono Umar memaparkan, sebanyak Rp 406,70 trilyun yang digelontorkan untuk pengelolaan Anggaran pendidikan dari Rp 1.994, 89 trilyun Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBNP) di tahun 2015,  sebanyak 62.5 persen untuk belanja transfer daerah.

Dana transfer ke daerah itu mencakup anggaran pendidikan dalam Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Khusus Pendidikan, dana tambahan penghasilan guru Pegawai Negeri Sipil Daerah, tunjangan profesi guru, anggaran pendidikan dalam otonomi khusus, dana insentif daerah, dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Pelibatan Publik

Terungkap, dengan begitu besarnya anggaran transfer ke daerah (62,5 persen dari Rp 406,70 trilyun) ternyata Rp 406,70 trilyun pengawasan anggaran ini di daerah-daerah belum efektif. Hal itu antara lain karena lemahnya pengawasan internal di setiap lembaga yang menangani pendidikan di tingkat kabupaten/kota, dan kurangnya Sumber Daya Manusia pengawas di daerah.

Sehingga, pelibatan publik turut mengawal dan mengawasi pelaksanaan dana transfer daerah yang begitu besar menjadi amat penting. Sedangkan, sebanyak 37,5 persen untuk belanja pemerintah pusat yang mengelola pendidikan, mencakup Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Agama, dan Kementarian/Lembaga lainnya.

Kebijakan umum pemanfaatan anggaran pendidikan berpedoman kepada tiga kebijakan, di antaranya :

Pertama, kebijakan Nawacita, mencakup meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional, melakukan revolusi karakter bangsa, dan memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Kedua, arahan khusus presiden, berupa Wajib Belajar 12 tahun, Kartu Indonesia Pintar, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pariwisata dan Kelautan atau maritim, dan pendidikan di daerah perbatasan, Papua, Papua Barat dan pedalaman.

Ketiga, program generik Kemendikbud, yaitu berupa penguatan kapasitas aktor pendidikan, peningkatan akses dan mutu pendidikan, pelestarian dan pengembangan kebudayaan; khususnya pariwisata, dan penguatan tata kelola dan partisipasi publik.

Berdasarkan program generik Kemendikbud, komisi VII pun mengangkat sejumlah isu, yaitu :

(1)  Tata Kelola. Pada tema ini, komisi VII memfokuskan kepada perubahan struktur organisasi Kemendikbud, dan implementasi UU No. 23 Tahun 2014;

(2) Efektivitas Birokrasi mencakup pelayanan penilaian angka kredit, pelayanan pengaduan masyarakat, optimalisasi pemafaatan Jaringan Pendidikan Nasional, pelayanan terpadu satu pintu, optimalisasi Data Pokok Pendidikan;

(3) Pelibatan/Partisipasi Publik yang dikhususkan pada pendanaan pendidikan, dan peningkatan peran komite sekolah; dan

(4) Pengawasan dalam bentuk penerimaan murid baru, pengawasan dana transfer daerah, dan peningkatan kualitas pengawasan dana pendidikan.

Sehingga, pembahasan pada komisi VII secara garis besar terbagi ke dalam 12 hal, yaitu perubahan struktur organisasi Kemendikbud, implementasi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, pelayanan penilaian angka kredit, pelayanan pengaduan masyarakat, optimalisasi pemanfaatan jaringan pendidikan nasional, pelayanan terpadu satu pintu, optimalisasi Data Pokok Pendidikan (Dapodik), pendanaan pendidikan, peningkatan peran komite sekolah, penerimaan murid baru, pengawasan dana transfer daerah, peningkatan kualitas pengawasan dana pendidikan.

Referensi artikel : Komisi VII RNPK 2015 Layanan Satu Pintu dan Pelibatan Publik untuk Tata Kelola dan Efektivitas Birokrasi Pendidikan � Kemdikbud RI

Read More

DITJEN DIKDAS GELAR TOT SISTEM PENDATAAN DAPODIKDAS ANGKATAN II TAHUN 2015

Sahabat Operator Dapodikdas yang berbahagia� 

Berikut share informasi dari situs Ditjen Dikdas Kemdikbud tentang adanya TOT terkait Dapodikdas bagi Operator Dapodik Provinsi, Kabupaten/Kota tahun 2015, selengkapnya sebagai berikut :

Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menggelar Training of Trainers (TOT) Sistem Pendataan Pendidikan Dasar Angkatan Kedua mulai tanggal 26 � 28 Maret di Hotel Arnava, Jl. KH. Soleh Iskandar Nomor 5 Bogor, Jawa Barat.

Para peserta TOT Sistem Pendataan Pendidikan Dasar Angkatan Ke-II. Photo : Ditjen Dikdas

TOT Sistem Pendataan Pendidikan Dasar Angkatan Kedua ini diikuti 118 operator Data Pokok Pendidikan Dasar (Dapodikdas) tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Mereka berasal dari 8 provinsi, yaitu Maluku, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Jambi, Bengkulu, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, dan Nusa Tenggara Barat. Jumlah peserta masing-masing provinsi adalah sebagai berikut:

No	Nama Provinsi	Jumlah Kab/Kota	Jumlah Provinsi	Jumlah Peserta
1	Maluku	11	1	12
2	Sulawesi Barat	6	1	7
3	Sulawesi Tenggara	14	1	15
4	Jambi	11	1	12
5	Bengkulu	10	1	11
6	Jawa Tengah	35	1	36
7	Kalimantan Selatan	13	1	14
8	Nusa Tenggara Barat	10	1	11
Total		110	8	118

Selama TOT berlangsung, para peserta akan memperoleh berbagai materi terbaru sebagai bekal mereka saat kembali di daerah. Di antara materi itu adalah Kebijakan dan Program Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Tahun 2015, dan beberapa hal teknis terkait Dapodikdas.*

Referensi artikel : Ditjen Dikdas Gelar TOT Sistem Pendataan Angkatan II � Ditjen Dikdas

Read More