RAPEL DAN GAJI 13 BAGI PNS DI TAHUN 2015 KEMUNGKINAN BISA BERSAMAAN

Sahabat Edukasi yang berbahagia�.

Setelah adanya kenaikan gaji, biasanya April seperti saat ini, rapel kenaikan gaji sudah mulai dibayarkan. Kemudian, pada Juni dicairkan gaji bonus bulan ke-13. Tidak menutup kemungkinan, keduanya bisa bersamaan. Terinformasi, pembahasan lintas kementerian sedang berlangsung.

Jika diasumsikan dicairkan pada Mei atau Juni nanti, maka rapel kenaikan gaji sebesar 6 persen akan dikalikan enam bulan, ditambah gaji bonus. Misalnya PNS dengan gaji pokok Rp. 2.465.900, kenaikan berkalanya Rp. 2.613.854 dengan kenaikan 6 persen.

Dengan selisih gaji sebelum dan sesudah kenaikan sekira Rp. 147.954, maka jika dirapel selama enam bulan akan diterima sebesar Rp. 887.724. Ini belum termasuk dengan tunjangan anak, dan lain sebagainya.

Kenaikan gaji ini, sedang ditunggu-tunggu para abdi Negara. Pasalnya, kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) disusul melambungnya harga kebutuhan pokok, mulai terasa berat. Mereka (PNS) meminta pemerintah segera meralisasikannya.

�Seharusnya kalau BBM dan bahan pokok naik, gaji kita juga harus naik. Tapi sampai sekarang belum naik juga. Banyak teman-teman jadi susah karena harus membayar tagihan di bank tiap bulan,� ujar Betty dan sejumlah PNS lainnya, di Pemprov kemarin.

Deiner Liwe, PNS yang tercatat di Diknas Manado, menilai beban kenaikan harga dengan pendapatan, tidak berbanding lurus. �Saya dengar gaji akan naik, tapi dalam waktu dekat atau tidak, itu yang belum tahu,� sebutnya.

Senada disampaikan PNS Manado Sonny Engka, SPd, MSi. �Kami tinggal menunggu realisasi apakah gaji naik atau tidak. Karena ini sudah April, kayaknya sudah tidak lama gaji akan naik,� tuturnya.

Sementara itu, PNS dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Raymond Krans menyesalkan belum ada kejelasan tentang gaji tersebut. �Setiap tahun sudah menjadi kebiasaan bagi PNS akan naik gaji. Akan tetapi untuk 2015 ini, saya merasa kecewa karena belum ada kejelasan untuk kenaikan gaji dan ini semua dipertanyakan,� pungkasnya.

Tak hanya PNS, Wakil Gubernur Sulut Dr Djouhari Kansil ikut berharap gaji PNS naik. �Sabar saja, tetaplah bekerja dengan sungguh-sungguh. Kita harap ada kebijakan pemerintah menaikkan gaji PNS,� imbau Kansil.

Menanggapi hal tersebut, MenPAN-RB melalui Deputi SDM KemenPAN-RB Setiawan Wangsaatmadja mengatakan, saat ini pihaknya terus menggodok masalah kenaikan gaji.

�Kalau kenaikan berkala untuk menyesuaikan dengan kenaikan inflasi, terus jalan pembahasannya. Tapi untuk kenaikan yang lain belum ada?,� tutur Setiawan ketika dihubungi via ponsel, semalam.

Lebih lanjut diharapkan, PNS yang ada di ruang lingkup pemerintahan maupun yang bergerak di segala bidang hingga TNI dan Polri, untuk tetap bersabar. Serta bekerja dengan maksimal.

�Seperti pesan pak menteri?, kalau kinerjanya PNS bagus, kan ada masyarakat yang menilai. Yang pasti secepatnya pembahasan tersebut akan diselesaikan. Mengingat kebutuhan hidup mulai meningkat. Jadi harus disesuaikan,� ungkapnya.

Disinggung gaji bulan ke-13, Setiawan kembali meminta PNS bersabar. Baginya hin?gga kini belum ada petunjuk teknis penyaluran gaji 13. �Hingga saat ini belum ada petunjuk teknis penyaluran. Namun kalau sudah ada, pasti secepatnya diturunkan ke daerah-daerah Juknisnya dan segera disalurkan. Mengingat wacana kenaikan gaji juga masih sementara dibahas. Dan itu juga harus disesuaikan dengan APBN?,� tutup Setiawan.(***)

Sumber referensi artikel : Rapel dan Gaji 13 Bisa Bersamaan - Manadopostonline.com

Read More

KUNCI UTAMA PERUBAHAN ADALAH KETELADANAN

Sahabat Edukasi yang berbahagia�

Seringkali kita dengar sebuah kalimat bijak yang berbunyi �contoh adalah nasehat terbaik�, dan hai ini tentu saja benar bukan�? 

Di mana ketika seseorang memberikan contoh nyata yang baik maka akan menjadikan orang yang lainnya cenderung meniru untuk berbuat baik pula.

Terlebih dalam dunia pendidikan misalnya, seorang guru yang bahkan seringkali disebut �digugu lan ditiru� (bahasa Jawa) yang berarti dianut dan dijadikan contoh untuk ditiru oleh seluruh siswa-siswinya baik di lingkungan sekolah ataupun bahkan di luar sekolah atau dalam hidup bermasyarakat.

Keteladanan secara umum berlaku pula pada seluruh lini dalam kehidupan ini, tak terkecuali dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan tentunya keteladanan dari pemimpin maupun aparatur negara merupakan kunci utama untuk menuju perubahan bangsa ke arah yang lebih baik.

Terkait hal tersebut, berikut admin share dari laman KemenPAN-RB selengkapnya, semoga bermanfaat bagi kita semua�

Modal utama Indonesia ke depan, bukan ekonomi maupun politik, tapi keteladanan para pemimpin dan aparaturnya. Dengan keteladanan, perubahan dapat dilakukan dengan cepat tanpa menimbulkan gejolak. Keteladanan merupakan kunci utama perubahan.

"Panglima perubahan adalah keteladanan, karena itu aparatur negara harus menunjukkan keteladanan sebagaimana dicontohkan Bapak Presiden" tutur Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Yuddy Chrisnandi, di sela-sela blusukannya ke berbagai media ibu kota, Kamis (02/04).

Keteladanan aparatur negara tercermin dalam berbagai hal, antara lain dalam perilaku hidup sederhana. Aparatur negara harus bersikap sederhana dan tidak mempertontonkan kemewahan, misalnya dalam melaksanakan hajatan atau syukuran hendaknya dilakukan secara bersahaja sebagaimana diamanatkan SE Menteri PANRB Nomor 13 Tahun 2015 tentang Gerakan Hidup Sederhana, "Aparatur negara harus menjaga kepatutan, apabila melaksanakan syukuran atau hajatan tidak boleh mempertontonkan kemewahan", kata Yuddy.

Hidup sederhana juga dapat diketengahkan dengan menggunakan pesawat kelas ekonomi dalam melakukan perjalanan dinas seperti dicontohkan Bapak Presiden. Keteladanan aparatur negara tercermin pula dalam peningkatan efisiensi dan efektivitas kerja, misalnya dengan melakukan pembatasan rapat di luar kantor.

Aparatur diminta untuk memanfaatkan fasilitas instansi masing-masing atau memanfaatkan fasilitas instansi lainnya, kecuali untuk kegiatan tertentu yang dimungkinkan dilaksanakan di luar kantor sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembatasan Pertemuan/Rapat di Luar Kantor Dalam Rangka Peningkatan Efisiensi dan Efektivitas Kerja Aparatur.

"Pemerintah konsisten dengan kebijakan pembatasan rapat di luar kantor sebagai upaya penghematan, bahkan sekarang ditingkatkan pengaturannya dengan Peraturan Menteri. Dalam kurun waktu dua bulan saja anggaran yang bisa dihemat mencapai 5,12 trilyun" kata Yuddy.

Di sisi lain, Menteri Yuddy mengatakan bahwa aparatur negara kini memberikan keteladanan dalam penerimaan CPNS. Saat ini proses seleksi CPNS dilakukan secara transparan dan berbasis Informasi Teknologi (IT) dengan menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT).

Karenanya berlangsung adil, bersih dan tanpa korupsi. Semua dapat kesempatan yang sama tanpa membeda-bedakan anak siapa. "Bapak Presiden saja menerima putri tercintanya tidak lulus tes CPNS, apalagi pejabat lainnya. Itu bentuk keteladanan" tegas Yuddy.

Selanjutnya Menteri Yuddy juga mengatakan bahwa keteladanan ditunjukkan juga dalam kinerja aparatur. Sebagai abdi negara dan pelayan rakyat, aparatur harus menunjukkan kinerja tinggi, selalu turun ke bawah untuk menyapa, mendengar dan melayani masyarakat dengan sepenuh hati.

Menurutnya dengan kinerja yang tinggi pada gilirannya, selain dipercaya rakyat, aparatur akan mendapatkan kesejahteraan yang tinggi pula. Apalagi berdasarkan UU ASN, bahwa manajemen ASN termasuk didalamnya sistem penggajian ASN menganut sistem merit (meritokrasi) yakni berbasis kualifikasi, kompetensi dan kinerja.

Yuddy menjelaskan, keteladanan berikutnya ditunjukkan dengan komitmen aparatur negara dalam pemberantasan korupsi melalui upaya pencegahan, yakni dengan menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) sebagaimana telah diatur dalam SE Menteri PANRB Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan LHKASN. Melalui LHKASN, perilaku koruptif ASN dapat dicegah dan diantisipasi sedini mungkin. "Itulah kekuatan keteladanan sebagai esensi dari revolusi mental ASN" pungkas Yuddy. (hs/HUMAS MENPANRB)

Referensi artikel : Panglima Perubahan adalah Keteladanan � KemenPAN-RB

Read More

KEMAJUAN SUATU BANGSA DITENTUKAN OLEH PENDIDIKAN YANG BAIK, PATRIOTISME / KECINTAAN MASYARAKAT TERHADAP BANGSANYA, DAN PEMERINTAHAN YANG BAIK

Sahabat Edukasi yang berbahagia�

Dalam situasi dan kondisi dunia yang terus berubah dan penuh ketidakpastian, tidak ada jaminan bahwa keberhasilan yang dicapai oleh suatu negara pada saat ini akan dapat terus bertahan.

Demikian dikatakan Menteri PANRB Yuddy Chrisnandi dalam Seminar Nasional Merekontruksi Indonesia: Sebuah Perjalanan Menuju Dynamic Governance, di ruang Serbaguna Kementerian PANRB, Kamis (19/03). "Hanya dengan mewujudkan pemerintahan berkelas dunia, kita akan mengejar ketertinggalan dari negara lain yang lebih maju," ujar Yuddy.

Lebih lanjut dikatakan, jika publik mendapatkan kepuasan maka kita akan mendapat kepercayaan besar dari rakyat, yang akan membuahkan dukungan,  dan pada gilirannya negara menjadi stabil. Kondisi yang stabil berpotensi strategis dalam membangun negeri yang bernilai jual tinggi di tingkat dunia.

Seminar yang diselenggarakan oleh Yayasan Indonesia Lebih Baik (YLBI) ini merupakan upaya untuk memasyarakatkan gerakan tata kelola pemerintahan yang dinamis (Dynamic Governance) dan membahas bentuk pemerintahan yang tepat untuk diterapkan di Indonesia.

Tampil sebagai pembicara antara lain mantan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Sarwono Kusumaatmaja, penulis buku Dynamic Governance Prof. Neo Boon Siong dari Nanyang Technologival Univercity (NTU) Singapore. Pembicara lain adalah Walikota Ambon Richard Louhenapessy, Bupati Pakpak Bharat Remigo Yolando Berutu, Guru Besar UI Azhar Kasim, dan Guru Besar UGM Agus Pramusinto.

Dalam seminar yang dibuka oleh Sekretaris Kementerian PANRB Dwi Wahyu Atmaji itu, Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana Rini Widyantini bertindak sebagai moderator.

Sarwono dalam kesempatan itu mengatakan, kunci sukses lembaga terletak pada kualitas pemimpin, yakni kualitas untuk berpikir ke depan dan antisipatif (think ahead), kemampuan mengkaji ulang hasil pemikiran (think again), dan kemampuan berpikir secara lateral, horizontal dan lintas disiplin (think across).

Pendiri YILB Rozan Anwar mengatakan seminar tersebut diharapkan menjadi sarana berdiskusi dan mengkaji konsep dynamic governance lebih dalam. "Sejumlah pembicara merupakan praktisi pemerintahan sehingga diharapkan dapat berbagi informasi, seperti apa kebutuhan atas konsep dynamic governance dalam mendukung efektifitas kinerja pemerintahan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang," katanya.

Dia menjelaskan, kemajuan suatu bangsa ditentukan oleh pendidikan yang baik untuk masyarakat, patriotisme atau kecintaan masyarakat terhadap bangsanya, dan pemerintahan yang baik. Adapun pemerintah, lanjutnya, merupakan salah satu faktor yang penting salam mewujudkan kemajuan suatu bangsa.

Dynamic governancemenekankan pada dua kunci penting yaitu kapabilitas dan kultur. �Dua kunci penting inilah yang akan menggerakkan sumber daya manusia dan proses menuju perubahan kebijakan yang adaptif atau yang dicita-citakan sebagai dynamic governance," imbuhnya. (gin/HUMAS MENPANRB)

Referensi artikel : Wujudkan Pemerintahan Kelas Dunia, untuk Kejar Ketertinggalan � MenPAN-RB

Read More

CIRI PEMERINTAHAN DINAMIS (DYNAMIC GOVERNANCE) ITU CEPAT, RESPONSIF, DAN EFISIEN

Sahabat Edukasi yang berbahagia�

Untuk meraih kemajuan bangsa Indonesia, tentu dibutuhkan pemimpin-pemimpin yang berkualitas dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang �mengerti� rakyatnya. Dan untuk itu pemerintahan yang dinamis menjadi salah satu faktor utama untuk mewujudkan keadaan yang terus lebih baik ke depan.

Berikut share selengkapnya tentang Pemerintahan yang dinamis (dynamic governance) ini dari KemenPAN-RB, semoga bermanfaat�

Dalam era yang kian dinamis saat ini, pemerintah daerah wajib menggalakkan gerakan tata kelola pemerintahan yang dinamis (dynamic governance),  yang diyakini mampu mendorong Indonesia keluar dari lingkaran setan buruknya tata kelola pemerintahan. Ciri pemerintahan dinamis antara lain cepat, responsif, dan efisien.

Untuk ke sana, dibutuhkan pemimpin, mampu berpikir ke depan dan antisipatif (think ahead), pemimpin yang mampu mengkaji ulang hasil pemikiran (think again), dan pemimpin yang mampu berpikir secara lateral, horizontal serta lintas disiplin (think across).

Demikian antara lain benang merah yang dapat ditarik dari Seminar Nasional Merekonstruksi Indonesia : Sebuah Perjalanan Menuju Dynamic Governance,  di Jakarta, Kamis (19/3). Seminar yang diselenggarakan Kementerian PANRB bekerjasama dengan Yayasan Indonesia Lebih Baik (YILB) itu dibuka oleh Sekretaris Kementerian PANRB Dwi Wahyu Atmaji.

Menurut Direktur Program Magister Administrasi Publik UGM Agus Pramusinto, ada tiga fase utama sebuah pemerintahan dinamis, yakni perbaikan internal pemerintah, peningkatan layanan publik, dan pemerintahan yang memperhatikan kebutuhan adaptif masyarakatnya (greater democracy).

Dikatakan, pemerintahan adaptif adalah pemerintahan yang mau mengerti kebutuhan rakyatnya secara progresif. Pemerintahan ini mampu melihat berbagai masalah dengan berbagai sudut pandang sehingga dapat menemukan penanganan yang lebih efektif dan mengena bagi rakyat.

Pemerintahan yang dinamis adalah pemerintah yang bertindak progresif dan adaptif guna mewujudkan hasil yang efektif bagi daerah dan masyarakat yang dipimpinnya. "Yang pasti, pemerintah daerah harus bersikap aktif dalam membangun wilayahnya, bukan menunggu hasil laporan lapangan dan kemudian baru menentukan kebijakan,� ujarnya.

Hal senada juga diungkapkan oleh pakar Ilmu Administrasi dari Universitas Indonesia Azhar Kasim, yang menyebut bahwa penerapan good governance mampu mendorong Indonesia keluar dari lingkaran setan mengenai tata kelola pemerintahan yang buruk.

Guru Besar Nanyang Technology University Singapura, Neo Boon Siong menambahkan, kebutuhan masyarakat saat ini adalah pemerintahan yang cepat, responsif, dan efisien. Jika ketiga kebutuhan tersebut dapat dipenuhi, maka pemerintah terkait dapat disebut telah berhasil menerapkan good governance dengan baik.

�Kalau tidak mampu mengubah, maka hal tersebut bukanlah good governance,� ujar penulis buku Dynamic Governance.

Setiap pemerintahan membutuhkan pemimpin. Lalu dari mana pemimpin yang mampu menerapkan good governance dapat dipilih? Menurut mantan Menpan Sarwono Kusumaatmadja, ada tiga kunci sukses dalam menentukan pemimpin.

Kunci sukses tersebut adalah kualitas pemimpin yang mampu berpikir ke depan dan antisipatif (think ahead), pemimpin yang mampu mengkaji ulang hasil pemikiran (think again), dan pemimpin yang mampu berpikir secara lateral, horizontal serta lintas disiplin (think across). (hfu/gin/HUMAS MENPANRB)

Referensi artikel : Ciri Pemerintahan Dinamis: Cepat, Responsif, dan Efisien � KemenPAN-RB

Read More

CIRI PEMERINTAHAN KELAS DUNIA; TRANSPARAN, AKUNTABEL, DAN BERKUALITAS

Sahabat Edukasi yang berbahagia�

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Yuddy Chrisnandi mengepresiasi pencanangan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) yang dilakukan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA).

Langkah ini perlu dilakukan untuk membangun dan mengimplementasikan sistem integritas yang mampu menumbuh kembangkan budaya anti korupsi dan budaya birokrasi melayani di lingkungan Kementerian/Lembaga (K/L) dan pemerintah daerah.

�Pemerintahan yang transparan, akuntabel dan berkualitas merupakan ciri pemerintahan  berkelas dunia,� ujar Yuddy saat menyaksikan penandatanganan piagam ZI yang dilakukan oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Yohana Yembise di Jakarta, Senin (16/03).

Turut menjadi saksi dalam acara tersebut Direktur Pendaftaran dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Muhammad Sigit, dan Anggota Ombudsman Republik Indonesia Kartini Istiqomah. Acara tersebut juga dihadiri oleh segenap pegawai aparatur sipil Negara (ASN) di lingkungan Kementerian PPPA.

Lebih lanjut Yuddy mengatakan, Pencanangan Zona Integritas ini merupakan komitmen dari Menteri PPPA yang didukung oleh seluruh jajarannya untuk mewujudkan wilayah birokrasi yang bersih dan melayani. 

Langkah ini juga merupakan salah satu wujud dari semangat Menteri PPPA dalam gerakan nasional percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi. Diharapkan unit-unit kerja lain dapat segera mencontohnya sehingga seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian PPPA menjadi wilayah Zona Integritas Menuju WBK .

Dalam kesempatan yang sama, Menteri PPPA Yohana Yembise mengatakan, penandatanganan ini merupakan peristiwa bersejarah dalam upaya pencegahan korupsi di Lingkungan Kementerian PPPA. Penandatangan tersebut, ungkap Yohana merupakan langkah konkrit keseriusan komitmen Kementerian

PP-PA dalam melakukan upaya pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik, sebagai bagian utama dari tonggak pelaksanaan reformasi birokrasi yang sudah dicanangkan Kementerian PPPA sejak tiga tahun lalu.

�Penguatan komitmen pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik ini menjadi penting guna menghindari perilaku yang merugikan organisasi, bangsa dan negara, baik kerugian waktu dalam mencapai efektifitas pelaksaan tugas, maupun kerugian negara pada setiap pelaksanaan program dan kegiatan,�ujar Yohana Yembise.

Yohana mengungkapkan, dalam rangka pencegahan korupsi, Kementerian PPPA telah menetapkan regulasi internal tentang pengendalian gratifikasi, penanganan benturan kepentingan (conflict of interest), memperkuat pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), dan membangun sarana pengaduan masyarakat melalui Whistle Blowing Sistem (WBS)

Dengan melakukan berbagai langkah kongkrit dalam pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan tersebut, diharapkan tidak hanya mencegah kerugian negara dan meningkatkan efektivitas dalam pelaksanaan program dan kegiatan, tetapi juga melakukan investasi masa depan yang efektif bagi bangsa dan Negara Indonesia. (gin/HUMAS MENPANRB)

Referensi artikel : Transparan, Akuntabel dan Berkualitas, Ciri Pemerintahan Kelas Dunia �KemenPAN-RB

Read More

KENAIKAN GAJI PNS, TNI, DAN POLRI TAHUN 2015 SEDANG DIBAHAS PEMERINTAH

Kabar gembira bagi PNS, TNI dan Polri. Pasalnya, pemerintah berencana menaikkan gaji para abdi negara. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi mengungkapkan, saat ini pemerintah tengah menggodok besaran persentase kenaikan gaji PNS, TNI dan Polri. Hanya saja, Yuddy meminta agar pihak-pihak yang mengharapkan kenaikan gaji itu bersabar dulu.

"Para PNS mohon sabar dulu. Bukannya presiden tidak mau menaikkan gaji pegawai, tapi presiden ingin kami para pembantunya kerja dulu. Presiden bilang, �masa belum kerja sudah bahas kenaikan gaji?�,� kata Yuddy dalam rapat kerja gabungan Komite I dan II DPD RI, Rabu (21/1).

Menteri asal Hanura itu menambahkan, Joko Widodo-Jusuf Kalla menargetkan pada tahun pertama pemerintahan saat ini menargetkan penghematan anggaran negara sebesar Rp 100 triliun. Penghematan itu diambil dari moratorium CPNS, pengurangan belanja pegawai dan pengurangan subsidi BBM.

Yuddy menambahkan, hasil penghematan anggaran itu akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, termasuk PNS. Karenanya, KemenPAN-RB terus mematangkan besaran kenaikan gaji PNS dengan Kementerian Keuangan.

"Saya ingin menyampaikan kabar gembiranya. Kenaikan gaji sementara dibahas KemenPAN-RB dan Kemenkeu. Mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah didapat formulasinya," tandasnya.(esy/jpnn)

Sumber artikel : Pemerintah Matangkan Besaran Kenaikan Gaji PNS - JPNN

Read More